Makalah Tentang Eksekusi Hukum Acara Pidana

Meskipun ada pengecualian-pengecualiannya eksekusi dalam hukum acara pidana maupun perdata tidak dapat dilakukan jika belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Makalah tentang eksekusi hukum acara pidana. Hukum Acara Pidana terkumpuldiatur dalam Reglemen Indonesia yang dibarui disingkat dahulu RIB Herziene Inlandsche Reglement HIR sekarang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum. 9182008 Pengaturan Berkaitan dengan Eksekusi deldol Pertanyaan. Untuk mengetahui tujuan dan fungsi dari hukum acara pidana.

Eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan hakim baik keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ingin saya tanyakan adalah dimana pengaturan tentang hal tersebut. 1 Asas persamaan di depan hukum equality before the law artinya setiap orang diperlakukan sama dengan tidak memperbedakan tingkat sosial golongan agama warna kulit kaya miskin dan lain-lainnya di muka Hukum.

Untuk mengetahui asas-asas yang ada pada hukum acara pidana. 542012 Dengan tidak mengurangi ketentua-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang menjalankan putusan pengadilan maka pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau militer dilakukan dengan ditembak sampai mati menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal berikut pasal 1 Kepala Polisi Komisariat Daerah KAPOLDA. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Protes keras terhadap hal ini antara lain datang dari ICW. ARTIKEL PARTNER KLIK DISINI makalah terkait lainnya Makalah Pembuktian Hukum Acara Perdata dan Macam Macam Pembuktian. Eksekusi harus dicantumkan dalam amar putusan agar memiliki kepastian hukum dan dasar pelaksanaannya.

Dengan demikian hukum pidana dan hukum acara pidana merupakan dua hal yang saling berkaitan dan melengkapi dalam penanganan suatu perkara pidana sehingga kepastian dan keadilan hukum dapat dicapai. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu. Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana itu ditulis secara sistematik dan teratur dalam sebuah kitab undang-undang hukum berarti dikodifikasikan dalam kitab undang-undang hukum acara Pidana KUHAP KUHAP itu diundangkan berlakunya sejak tanggal 31 Desember 1981.

Pelaksanaan putusan pengadilan negeri setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijalankan secara paksa dengan bantuan alat Negara atau aparat setempat. Seandainya pihak terdakwa terpidana dapat membayar ganti kerugian kepada korban maka menurut Surat Keterangan Menteri Kehakiman pihak korban bisa mengajukan permintaan secara lisan maupun tertulis kepada ketua PN yang memeriksa perkara. Tujuan penulisan makalah ini ialah untuk memberikan pengertian kepada kita tentang tinjauan kondisi serta mengenal lebih dalam tentang aturan yang secara jelas mengatur tentang mekanisme proses Hukum Acara Pidana.