Makalah Otonomi Daerah Papua

3 Distrik terdiri atas sejumlah kampung atau yang disebut dengan nama lain.
Makalah otonomi daerah papua. Keadaan ini membuat sebagian besar masyarakat Papua mengalami kesulitan dalam. Untuk otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat diatur melalui UU No. A Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan.
ERIM APRI PRATAMA NIM. Namun Sofyan mengungkapkan bahwa setelah delapan tahun pemberlakuan otonomi khusus di Papua. 9172016 Menurut Pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar mayarakat.
Prinsip otonomi seluas-luasnya maksudnya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang pemerintah daerah. 1 Hak milik perorangan dan hak milik bersama hak ulayat atas tanah air atau laut pada batas-batas tertentu serta hutan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 3162014 21 Pengertian Otonomi Daerah.
Otonomi Papua berarti bahwa ada hal-hal berdasar yang hanya berlaku di Papua dan mungkin tidak berlaku di daerah lain di Indonesia dan ada hal-hal yang berlaku di daerah lain yang tidak diterapkan di Papua. 532019 Masalah otonomi daerah di Papua sebaiknya segera di tangani oleh pemerintah pusat dengan sebaik-baiknya. Otonomi daerah seharusnya mampu membuat masyarakat setempat menjadi semakin berdaya bukan teperdaya.
Dengan adanya desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. UU ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. 4262012 Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK tentang adanya kerugian negara sebesar Rp 319 miliar harus menjadi pijakan awal pemerintah untuk menjawab persoalan ketidaksinkronan besaran kucuran dana kepada Papua dan Papua Barat.
Hak-hak adat itu mencakup. NILAI-NILAI DASAR OTONOMI KHUSUS PAPUA Dalam rangka mewujudkan terpenuhi hak dan kewajiban dasar rakyat. Otonomi daerah terkandung unsur kemampuan untuk mewujudkan apa-apa yang menjadi tugas hak dan wewenang serta tanggung jawabnya memperhatikan mengurus dan mengatur rumah tangga daerah.