Makalah Otonomi Daerah Aceh

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah salah satu provinsi yang telahmenerapkan otonomi daerah dengan landasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999dan prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah dalam UU 221999 yaitu Penyelengaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi keadilanpemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah.

Makalah otonomi daerah aceh. Hukum dengan mengeluarkan otonomi khusus di Aceh melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam1 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua2 Dalam perkembangannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut. LATAR BELAKANG Indonesia atau yang dapat disebut juga Negara Kesatuan Republik. 3142021 Makalah Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Doc Pdf Download Contoh Makalah Lengkap.

UU ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. Untuk otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat diatur melalui UU No. Nomor 18 Tah un 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nang roe Aceh Darussalam dan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tenta ng Otonomi.

DALAM SISTEM OTONOMI DI INDONESIA. 4102016 Makalah pkn otonomi daerah 1. 162014 PEMBAHSAN 21 Otonomi Daerah Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat untuk penyelenggaraan mengurus sendiri urusan masyarakat setempat menurut aspirasi meningkatkan pemerintahan dan daya dalam guna rangka dan hasil pelayanan guna terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

25Pertanian dan Ketahanan Pangan. OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH. OTONOMI DAERAH Makalah Ini Ditujukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Disusun Oleh Kelompok 3 Nama Anggota.

Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan kedua yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah UU Nomor 22 tahun 1948 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 1948. 21Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pondasi awal desentralisasi pada masa penjajahan belanda diatur dalam. DODI RENALDY ALVIN NIM. Prinsip otonomi seluas-luasnya maksudnya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang pemerintah daerah.