Makalah Hukum Islam Tentang Bpjs Kesehatan

Hal ini sangat berbeda dengan sistem jaminan sosial dalam hukum Islam.

Makalah hukum islam tentang bpjs kesehatan. Tinjauan hukum islam terhadap iuran macet. Penggantian uang tunai pengiriman tenaga kesehatan atau penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu. Ketiga ketika klaim yang diterima peserta BPJS lebih besar dari premi yg dibayarkan berarti dia mendapat riba Fadhl.

Diantaranya hasil ulama Majelis Ulama Indonesia MUI yang berlangsung di Tegal tahun 2015 menyebutkan bahwa BPJS khususnya BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariah karena mengandung unsur ketidakjelasan pertaruhan. 5202014 Pandangan Hukum Islam Haram hukumnya pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional berdasarkan UU No 40 Tahun 2004 Tentang SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja.

Menerima Bantuan Iuran dari. Manfaat secara teoritis yang diharapkan berguna untuk. Pasal 19 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyebutkan bahwa iuran untuk orang miskin atau tidak mampu membayar maka.

Dalam tatanan syariat Islam hukum BPJS memang masih menjadi perdebatan. Ada 5 lima alasan keharamannya sebagai berikut. Jika dia sakit dia bisa mendapatkan klaim dengan nilai yang lebih besar dari pada premi yang dia bayarkan.

4152017 Jika selama teori Receptie berlaku adalah sebaliknya yaitu hukum Islam dapat dilaksanakan apabila diterima diresepsi hukum adat maka sekarang hukum adat yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam harus dikeluarkan dilawan atau ditolak. We would like to show you a description here but the site wont allow us. Karena meskipun pada bulan-bulan sebelumnya aktif melakukan pembayaran namun pada bulan terakhir ada tunggakan pembayaran.

BPJS bertugas untuk. An BPJS Kesehatan Kolektif Beratkan Rakyat Kecil. Diajukan kepada fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.